News Amurang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini, dugaan praktik nepotisme mencuat dalam pengisian jabatan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang menangani dapur MBG di sejumlah daerah. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa satu keluarga besar bisa mendominasi posisi strategis di SPPG, mulai dari ketua hingga staf pelaksana.
Dugaan Nepotisme di Lapangan
Fenomena ini terungkap setelah beberapa aktivis pendidikan dan masyarakat sipil menemukan pola pengangkatan anggota SPPG yang tidak transparan. Dalam beberapa dapur MBG, anggota inti SPPG justru berasal dari keluarga yang sama.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan. Kami menemukan kasus satu keluarga besar yang menguasai struktur SPPG. Seolah-olah dapur MBG dijadikan ladang untuk kepentingan pribadi,” ujar seorang aktivis pendidikan.
Transparansi Rekrutmen Dipertanyakan
SPPG seharusnya menjadi wadah profesional yang mengutamakan kompetensi, terutama dalam memastikan makanan bergizi untuk anak sekolah. Namun, rekrutmen yang cenderung tertutup menimbulkan kecurigaan.
Menurut sejumlah laporan, tidak ada mekanisme seleksi terbuka atau uji kompetensi. Sebaliknya, proses lebih banyak bergantung pada rekomendasi internal, sehingga membuka peluang nepotisme.
“Kalau yang diisi hanya orang-orang dalam lingkaran keluarga, bagaimana publik bisa yakin dapur MBG dikelola secara profesional?” tambahnya.
Risiko pada Kualitas Program
Dugaan nepotisme ini bukan sekadar masalah tata kelola, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program MBG. Jika pengelolaan dapur diisi orang-orang yang dipilih bukan berdasarkan kompetensi, risiko kesalahan dalam penyediaan menu bergizi semakin besar.
“Ini program nasional dengan dana triliunan. Kalau dikelola asal-asalan, yang jadi korban adalah anak-anak sekolah,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Panggilan Audit dan Pengawasan
Sejumlah pihak kini mendesak Kementerian Pendidikan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh. Audit tidak hanya menyasar kualitas makanan, tetapi juga proses rekrutmen di SPPG.
Pengawasan ketat juga dinilai penting agar praktik nepotisme tidak semakin meluas. “Kalau dibiarkan, bisa jadi preseden buruk. Program MBG seharusnya jadi sarana meningkatkan gizi anak bangsa, bukan arena mencari keuntungan keluarga tertentu,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Publik berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap laporan ini. Regulasi yang jelas terkait standar rekrutmen dan tata kelola SPPG perlu segera ditegakkan.
Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi profesi gizi, hingga lembaga pendidikan juga disarankan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau program MBG ingin sukses, integritas penyelenggara harus dijaga. Jangan sampai niat baik ini hancur karena nepotisme,” tutup pengamat tersebut.
